Setelah pulang ke Indo, saya mencoba update dengan berita-berita yang terjadi di Negara saya, secara politik maupun entertainment. Well, ternyata beritanya cukup mengejutkan antara lain tentang salah satu artis yang dianiaya oleh pacarnya, penolakan sekolah bertaraf internasional, kecelakaan oleh salah satu anak “ajaib” yang mengakibatkan warga sipil meninggal, mobil 1,5 M yang mengalami kecelakaan dan yang cukup mencengangkan saya adalah kasusnya Farhat Abass dan Ahok.

Well, saya tau bahwa tulisan ini akan menjadi tulisan berbau rasis, namun saya tidak berusaha mengkompori orang lain dengan “rasis”, saya hanya berbagi pengalaman saya pribadi. Well, dipahami atau tidak, diperhatikan atau tidak, terkadang cukup menyedihkan bagi saya sebagai warna minoritas di Negara Indonesia ini yang lahir dan besar di Negara ini namun memiliki label yang sampai saat ini masih terasa di Negara ini.

Saya lahir di Lampung dimana mayoritas penduduk adalah orang pribumi (saya tidak menemukan kata yang tepat disini). Mungkin secara tidak disadari pelecehan rasis sudah dimulai dari saya kecil dimana kami (suku tionghoa) sudah terbiasa mendengar ejekan(Hey, cina makan babi) yang dilontarkan oleh mereka yang bukan berasal dari suku yang sama.. Hal ini membuat saya sudah merasakan sebagai “minoritas” di Negara ini.

Selain itu terbatasnya kesempatan bagi “kami” dari sisi kesempatan bekerja dibidang pemerintahan, kemudahan dalam bidang administrasi, jenis pelayanan yang kami dapatkan. Mungkin ini hanya sebagian kecil dari apa yang saya rasakan sebagai keturunan “tionghoa” di Negara Indonesia. Dan jujur saja, kejadian tahun 1998 merupakan peristiwa pahit yang pernah saya ketahui (saat itu saya masih di SMU kota Pontianak, Kalimantan Barat).

Banyak masyarakat awam menganggap bahwa etnis kami merupakan orang “kaya”, yang menciptakan kkn, merusak system pemerintahan, dll. Well, secara pribadi, saya hanya bisa menjelaskan dari pengalaman pribadi saya. Saya pernah tinggal di Pontianak selama 6 tahun, disana mayoritas adalah suku tionghoa. Jika ada yang mengatakan bahwa “kami” adalah orang kaya (sehingga kami dianggap “layak” untuk membayar lebih, disalahkan atas kemerosotan ekonomi di Negara ini, dll), silakan survey di kota2 seperti Pontianak, Singkawang, Palembang, Medan, Bangka, dll. Kalian akan menemukan pemandangan yang sama seperti di kota-kota besar dimana pengemis, pemulung, gelandangan adalah warga tionghoa.

Perlu diketahui juga, nama saya adalah YUANILA (tanpa embel-embel marga/clan dan tanpa nama keluarga), sehingga di paspor sy, nama family yang saya tuliskan adalah yuanila juga. Jadi nama saya lengkapnya adalah Yuanila Yuanila. Pasti terlihat lucu, namun ternyata orangtua saya sudah memikirkan pemberian nama tersebut. Zaman dulu, nama orangtua saya masih nama Chinese dengan 3 kata. Kemudian pada saat itu, pemerintah membuat peraturan bahwa semua warga Tionghoa harus membuat nama Indonesia (dan itu bukan uang yang sedikit pada zaman tersebut). Bukan hanya itu saja, bahkan penambahan marga di depan nama ataupun di belakang nama juga “berbeda harga”. Berdasarkan itu akhirnya orangtua saya memberi nama kami anak-anaknya tanpa embel-embel marga/clan. Karena orangtua saya ingin agar kami bisa mendapatkan perlakuan yang sama.

Namun ternyata “perbedaan” itu tidak hanya berhenti sampai disitu. Saat saya mengurus pernikahan di catatan sipil, saya baru menyadari bahwa ada perbedaan “harga” pernikahan di catatan sipi. Antara warga pribumi, warga tionghoa dan warga asing. Dan saat saya mengurus registrasi pembayaran, saya mendapat penjelasan bahwa ada kode tersendiri di akte lahir yang menandakan bahwa saya adalah etnis tionghoa.

Well, inilah sekelumit cerita saya sebagai warga Negara Indonesia ber-etnis tionghoa. Orangtua saya lahir dan besar di Indonesia, saya pun lahir dan besar di Indonesia. Saya tidak terlahir dari orangtua yang “kaya”, saya tidak bisa berbahasa mandarin, saya tidak punya sanak keluarga di Negeri Cina namun entah mengapa masih ada orang yang memperlakukan kami sebagai kaum minoritas. Jika ada yang mempertanyakan mengapa kami (etnis tionghoa) akhirnya membayar “lebih”, silakan pertanyakan ke bagian pemerintahan “mengapa kami dipersulit?”.

Saya berusaha untuk tidak menggunakan jasa “calo” untuk pengurusan surat-surat. Saya mengurus paspor saya sendiri, visa, catatan sipil, bahkan surat-surat kelurahan kecamatan sehubungan dengan pencatatan pernikahan kami. Bukan karena saya tidak bisa membayar namun saya tidak ingin menjadi sumber “perahan” yang akhirnya akan membuat kami (etnis tionghoa) merupakan ladang basah bagi sebagian oknum-oknum tertentu.

Saya lahir dan besar di Indonesia, saya warga Negara Indonesia, namun mengapa saya tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya dikarenakan saya warga keturunan (mungkin dari kakek buyut kami yang kami tidak pernah lihat). Mengapa memanggil kami “cina”. Saya bukan “cina”, saya adalah warga Negara Indonesia keturunan tionghoa. Sama seperti dengan warga Negara Indonesia keturunan India, Portugis, Belanda, dll. Sama dengan suku Jawa, Sunda, Banten, Lampung, Madura, dll.

Stop Labeling People.. Stop Labeling Us.. (^_^)

indonesiaku

Advertisements